26.4 C
Jakarta

KOWANI Desak DPR RI Segera Sidangkan RUU PPRT dalam Rapat Paripurna

Must read

Digelar di Tengah Pandemi, Jumlah Peserta Anugerah Kihajar 2020 Alami Peningkatan

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud kembali menggelar Anugerah Kihajar. Kegiatan yang rutin dilakukan...

Prof Dadang: Muhammadiyah Harus Perkuat Dakwah Melalui Platform Digital

JAKARTA, MENARA62.COM – Pandemi Covid-19 telah membuat penggunaan internet meningkat tajam. Pada awal Januari 2020, tercatat 175 juta penduduk Indonesia secara aktif menjadi pengguna...

Program TEMAN BUS Telah Layani 1,5 Juta Lebih Perjalanan

JAKARTA, MENARA62.COM -- Sejak diluncurkan pada awal tahun 2020, Program TEMAN BUS (Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman) telah melayani 1,5 juta lebih perjalanan....

OLX Autos Jual-Beli-Tukar Tambah Lengkapi Kebutuhan Pelanggan di Pasar Mobil Bekas, Kini Hadir di Indonesia

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kebutuhan untuk memiliki mobil pribadi saat ini merupakan salah satu hal penting bagi pelanggan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dan kini mobil...

JAKARTA, MENARA62.COM – Tiga bulan sejak Badan Legislasi DPR RI menyelesaikan dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), belum ada kemajuan berarti dalam proses penetapan RUU PPRT  sebagai RUU inisiatif DPR. Karena itu, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) mendesak agar DPR RI segera mengagendakan RUU PPRT dalam Sidang Paripurna DPR RI terdekat dan menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Umum KOWANI Dr Ir Giwo Rubianto Wiyogo di sela acara Konferensi Pers dan Aksi Gerakan 1000 Serbet Nusantara untuk Pekerja Rumah Tangga yang digelar secara virtual Ahad (4/10/2020), Kowani mendukung 100 persen terhadap penetapan RUU PPRT menjadi UU PPRT.

“Kami mendesak dan mendukung 100 persen agar DPR RI segera mengagendakan RUU PPRT dalam Sidang Paripurna DPR RI dalam waktu dekat,” kata Giwo.

Menurutnya, UU Perlindungan  PRT diperlukan  sebagai wujud Perlindungan Negara dan Keadilan Sosial bagi warga negara termasuk pemberi kerja dan 5 juta PRT sebagai wong cilik dan mayoritas  perempuan.

Giwo mengatakan sebagai organisasi yang mewadahi 97 organisasi perempuan di Indonesia dan memiliki anggota lebih dari 87 juta perempuan, KOWANI sudah berada digarda terdepan untuk memberikan dukungan penuh terhadap lahirnya UU PPRT ini. Perjuangan tersebut tentunya dilakukan bersama organisasi lain, aktivis perempuan dan akademisi. Dukungan tersebut akan terus dilakukan KOWANI hingga RUU PPRT disahkan menjadi UU PPRT.

Konferensi Pers dan Aksi Gerakan 1000 Serbet Nusantara untuk Pekerja Rumah Tangga yang digelar secara virtual Ahad (4/10/2020)

Desakan serupa juga disampaikan Lita Anggraini, Koordinator Nasional JALA PRT. Ia mengatakan perjuangan menuntut pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT telah dilakukan selama 16 tahun lamanya. Penantian tersebut mulai membuahkan hasil saat 1 Juli 2020, Badan Legislasi DPR RI menyelesaikan dokumen Naskah Akademik dan RUU PPRT. Namun sayangnya, hingga kini belum ada kemajuan berarti dalam proses penetapan RUU PPRT  sebagai RUU inisiatif DPR RI.

“Padahal masa sidang DPR RI akan selesai 9 Oktober, tetapi RUU PPRT ini belum masuk agenda Rapat Paripurna DPR RI,” katanya.

Sementara itu, Komnas Perempuan menyayangkan lambatnya penetapan RUU PPRT sebagai inisitif DPR dan meminta agar DPR segera menetapkan, membahas dan mengesahkannya. Komnas Perempuan meminta DPR untuk tidak menunda-nunda lagi pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan PRT.

“Pengakuan dan perlindungan hukum lima juta PRT Indonesia di dalam negeri sangat dibutuhkan, karena merekalah yang menopang kehidupan sekurang-kurangnya dua keluarga, yaitu pemberi kerja dan PRT sendiri,” kata Theresia Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan.

Oleh karena sudah tidak ada alasan lain bagi DPR-RI untuk menunda adanya payung hukum bagi PRT dan Pemberi Kerja sebagaimana dijamin dalam Konstitusi RI Pasal 28I (4) yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah”.

Menurut Lena Maryana Mukti, Politikus PPP, tujuh fraksi di DPR sudah menyetujui dan dua fraksi yaitu P-DIP dan Golkar masih menolak untuk dibahas lebih jauh. Dukungan dari tujuh fraksi semestinya bisa menjadi dasar kuat bagi Badan Musyawarah DPR RI untuk mengagendakan pembahasannya di sidang Paripurna DPR dan secara resmi menetapkannya sebagai RUU inisiatif DPR.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Digelar di Tengah Pandemi, Jumlah Peserta Anugerah Kihajar 2020 Alami Peningkatan

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud kembali menggelar Anugerah Kihajar. Kegiatan yang rutin dilakukan...

Prof Dadang: Muhammadiyah Harus Perkuat Dakwah Melalui Platform Digital

JAKARTA, MENARA62.COM – Pandemi Covid-19 telah membuat penggunaan internet meningkat tajam. Pada awal Januari 2020, tercatat 175 juta penduduk Indonesia secara aktif menjadi pengguna...

Program TEMAN BUS Telah Layani 1,5 Juta Lebih Perjalanan

JAKARTA, MENARA62.COM -- Sejak diluncurkan pada awal tahun 2020, Program TEMAN BUS (Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman) telah melayani 1,5 juta lebih perjalanan....

OLX Autos Jual-Beli-Tukar Tambah Lengkapi Kebutuhan Pelanggan di Pasar Mobil Bekas, Kini Hadir di Indonesia

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kebutuhan untuk memiliki mobil pribadi saat ini merupakan salah satu hal penting bagi pelanggan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dan kini mobil...

FEB UMP Sabet Juara 1 KOMPETISI 10 DAYS CHALLENGE 2020

PURWOKERTO, MENARA62.COM -- Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas Jawa Tengah terus berprestasi meskipun ditengah pandemi. Setelah sebelumnya meraih penghargaan nasional dari Kemendikbud, kali ini...