SEMARANG, MENARA62.COM – Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Riau Syofian SH, MH hadiri Rapat Koordinasi PAPDESI yang diikuti oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Daerah (DPD), dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PAPDESI di Salatiga, Kamis (16/12/2021
Rapat Koordinasi PAPDESI yang berlangsung 14-15 Desember 2021 bertujuan menyikapi Perpres nomer 104 Tahun 2021 dan regulasi lainnya.
Dalam paparannya, Syofian yang juga Kepala Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar menyampaikan dengan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada seluruh pengurus PAPDESI dan Kepala Desa di Indonesia terkait Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN 2022.
Sebelum kegiatan Rakor PAPDESI dilaksanakan banyak terjadi gejolak dan isu dikalangan kepala desa dan pemerintah desa pasca terbitnya Perpres tersebut yang dianggap mengebiri hak kewenangan pemerintah desa dalam hal kemandirian pengelola dana desa. Berdasarakan Kepres 104/2021 dana desa secara angka tetap ada, tapi hanya semacam pengalihan dari kegiatan di kementerian.
“Bagi kami, Perpres itu merupakan keputusan yang kurang tepat di tengah suasana pandemi yang makin mereda. Bahkan bantuan sosial dari pusat, provinsi, dan kabupaten pun dikurangi bahkan dihapus tapi BLT DD justru dinaikkan,” kata Sekretaris Umum Polosoro, Dwi Nanto, dalam pernyataan sikap resmi, Selasa (14/12)
Setelah kegiatan Rakor PAPDESI, beberapa pengurus bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Syofian Datuk Majo Sati sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar yang turut hadir dalam pertemuan mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan silaturahmi serta sharing dan diskusi terkait desa, sebab kemajuan suatu desa tidak terlepas dari eksistensi gubernurnya.
