JAKARTA, MENARA62.COM – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menawarkan gagasan Intelektual Jalan Ketiga sebagai solusi menghadapi berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai semakin kompleks. Gagasan tersebut disampaikan dalam Forum Kebangsaan bertajuk Mencari Jalan Keluar Krisis Kebangsaan yang digelar di Aula Buya Hamka, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Forum ini menghadirkan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, di antaranya Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, pemerhati intelijen Stepi Andriani, Direktur Cyrus Network Hafizul Mizan, Wakil Dekan FKIP Uhamka Amirullah, serta Ketua Bidang Riset dan Teknologi DPP IMM Muh Akmal Ahsan.
Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog untuk mempertemukan beragam perspektif dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan bangsa.
“Forum ini adalah ruang untuk mencari titik temu masalah kebangsaan,” ujar Riyan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan nasional membutuhkan ruang percakapan yang terbuka dan konstruktif, bukan sekadar adu pandangan yang saling menegasikan.
Tiga Krisis Kebangsaan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Teknologi DPP IMM Muh Akmal Ahsan menilai hubungan antara negara dan rakyat saat ini semakin berjarak. Ia menyebut ruang demokrasi yang seharusnya menjadi wadah dialog justru mengalami penyempitan sehingga memperlebar kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami melihat hubungan antara negara dan rakyat hari ini kian berjarak. Ruang-ruang demokrasi yang seharusnya menjadi tempat bertemu, berdialog, dan mencari jalan keluar bersama justru semakin menyempit,” katanya.
Akmal mengidentifikasi tiga persoalan utama yang saling berkaitan dan menjadi tantangan kebangsaan.
Pertama, ketimpangan ekonomi yang terus melebar dan berpotensi mengikis kepercayaan publik serta melemahkan legitimasi pemerintah.
Kedua, krisis politik dan demokrasi yang ditandai dengan praktik demokrasi yang lebih menekankan aspek prosedural dibandingkan substansi, sementara partai politik dinilai belum optimal menjalankan fungsi sebagai penghubung antara negara dan masyarakat.
Ketiga, krisis hukum yang menurutnya terlihat dari kecenderungan hukum lebih sering digunakan untuk mengawasi warga negara dibanding menjadi instrumen pengendali kekuasaan.
“Dalam analisis kami, bangsa ini sedang menghadapi tiga krisis yang saling berkaitan, yakni ketimpangan ekonomi, krisis politik dan demokrasi, serta krisis hukum,” ujarnya.
Intelektual Jalan Ketiga
Berangkat dari kondisi tersebut, DPP IMM menawarkan konsep Intelektual Jalan Ketiga sebagai pendekatan baru untuk menjembatani hubungan antara negara, pemerintah, dan masyarakat.
Menurut Akmal, peran intelektual tidak cukup hanya menyampaikan kritik, tetapi juga harus menghadirkan solusi yang dapat menjawab persoalan publik secara nyata.
“Intelektual jalan ketiga itu kita perlukan untuk menjembatani negara, pemerintah, dan rakyat. Intelektualisme yang kritis tanpa kehilangan moralitas, dekat dengan kekuasaan tanpa kehilangan keberpihakan, dan setia pada rakyat tanpa kehilangan nalar sehat,” tegasnya.
Melalui Forum Kebangsaan tersebut, DPP IMM berharap lahir berbagai gagasan konstruktif yang mampu memperkuat demokrasi, memperkecil jarak antara pemerintah dan masyarakat, serta menjadi kontribusi nyata kalangan intelektual muda dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berkeadaban. (*)
