Rakorsus Kebencanaan Muhammadiyah DIY Perkuat Koordinasi Respons Kekeringan Gunungkidul

YOGYAKARTA, MENARA62.COM
LAZISMU DIY menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Kebencanaan di Ruang Pertemuan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Sabtu (17/10/2026). Pertemuan ini menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat koordinasi, menyatukan data, serta merumuskan langkah penanganan kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Gunungkidul.
Rakorsus diikuti unsur Muhammadiyah yang terlibat dalam penanganan kebencanaan, termasuk PWM DIY, MDMC/LRB, LAZISMU, serta perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan LAZISMU daerah. Melalui forum ini, setiap unsur didorong untuk menyelaraskan langkah agar penyaluran bantuan lebih terarah, tidak tumpang tindih, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ketua PWM DIY, Ikhwan Ahada, menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi lintas unsur merupakan kunci dalam penanganan bencana. Ia menggarisbawahi pentingnya penerapan Muhammadiyah One Response (OMOR) sebagai pola kerja bersama, bukan sekadar slogan organisasi.
“Setiap respons kebencanaan perlu berjalan dalam satu koordinasi, dengan pembagian peran yang jelas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” demikian penekanan dalam bahan arahan Ketua PWM DIY untuk Rakorsus tersebut.
Ia juga mendorong agar penentuan prioritas bantuan didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, distribusi bantuan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang telah banyak menerima dukungan, tetapi juga menyasar kawasan yang masih minim bantuan.
Pentingnya konsolidasi tersebut terlihat dari situasi kekeringan di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan bahan laporan situasi kekeringan LAZISMU DIY, sebanyak 92.055 jiwa atau 28.032 kepala keluarga tercatat terdampak kekeringan. Sementara itu, estimasi kebutuhan penanganan air bersih hingga 31 Oktober 2026 mencapai 3.600 tangki air di 18 kapanewon.
Kebutuhan tersebut diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp613 juta hingga Rp643 juta, dengan variasi biaya yang dipengaruhi kondisi wilayah dan harga distribusi air. Kapanewon Tepus dan Tanjungsari masing-masing tercatat membutuhkan 400 tangki, sedangkan Saptosari membutuhkan 350 tangki.
Data tersebut menjadi pengingat bahwa respons kekeringan membutuhkan dukungan yang berkelanjutan. Selain memenuhi kebutuhan air bersih dalam kondisi darurat, pemetaan wilayah juga diperlukan agar bantuan dapat disalurkan secara proporsional berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.
Dalam pemaparan di forum Rakorsus, perwakilan Satgas Kebencanaan Gunungkidul, Salim, turut melaporkan perkembangan penyaluran air bersih. Sejak satgas dibentuk pada 31 Agustus hingga 17 Oktober 2026, sebanyak 374 tangki air atau sekitar 1.870.000 liter telah disalurkan untuk 802 kepala keluarga, dengan estimasi penerima manfaat sekitar 8.000 jiwa.
Namun, kebutuhan di lapangan masih besar. Salim menyampaikan bahwa kebutuhan tambahan hingga akhir Oktober diperkirakan mencapai sekitar 3.000 tangki berdasarkan laporan satgas saat itu, seiring kondisi kekeringan yang terus meluas. Ia juga menjelaskan bahwa keterbatasan armada menjadi salah satu kendala, terutama untuk menjangkau wilayah selatan.
“Untuk wilayah selatan, pemesanan satu unit tangki bisa sampai tiga hari karena tangkinya berasal dari Jawa Tengah,” ungkap Salim dalam pemaparannya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan menghimpun bantuan, tetapi juga memerlukan pengaturan distribusi, pemetaan kebutuhan, dan koordinasi lintas wilayah yang lebih efektif.
Ketua LAZISMU DIY, Jefree Fahana, S.T., M.Kom., dalam sambutannya menekankan pentingnya ketertiban organisasi dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program kebencanaan. Menurutnya, konsolidasi dana dan data harus dilakukan secara tertib agar penyaluran bantuan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung kebutuhan pelaporan dan audit.
“Untuk melancarkan amal usaha dan perjuangan itu dilakukan dengan ketertiban organisasi,” tegas Jefree.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan bantuan kebencanaan perlu mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku. Konsolidasi yang baik memungkinkan setiap unsur mengetahui jumlah dana yang dihimpun, bantuan yang telah disalurkan, serta kebutuhan yang masih harus dipenuhi.
Sementara itu, Prof. Ariswan, Wakil Ketua PWM DIY yang membidangi LAZISMU DIY, menjadi bagian dari penguatan sinergi antara unsur pimpinan dan lembaga pelaksana. Penguatan koordinasi ini diperlukan agar kebijakan, penghimpunan sumber daya, dan distribusi bantuan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan di daerah.
Dalam pembahasan dan arahan penutup, Rakorsus menekankan perlunya penunjukan penanggung jawab atau person in charge (PIC) di setiap daerah. PIC diharapkan menjadi penghubung koordinasi untuk memastikan informasi kebutuhan, penyaluran bantuan, dan laporan kegiatan terkonsolidasi melalui jalur yang jelas.
PWM DIY juga mendorong adanya mekanisme koordinasi dan pendataan yang lebih terintegrasi, termasuk arahan kepada amal usaha agar penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur yang telah disepakati. Langkah tersebut diharapkan mempermudah pemantauan sekaligus mencegah penumpukan bantuan di wilayah tertentu.
Selain distribusi air bersih untuk kebutuhan mendesak, forum juga menyoroti pentingnya solusi jangka panjang, seperti pembangunan sumur dan penguatan sarana penyimpanan air sesuai hasil pemetaan kebutuhan. Dengan pendekatan tersebut, respons kebencanaan tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga mendukung keberlanjutan akses air bersih bagi masyarakat. Sebagaimana dilansir dari web lazismuDiy pada Senin.
Melalui Rakorsus Kebencanaan ini, Muhammadiyah DIY meneguhkan komitmen untuk memperkuat kolaborasi melalui OMOR. Konsolidasi data, ketertiban pengelolaan bantuan, pembagian peran, dan tindak lanjut yang terukur diharapkan menjadi fondasi agar respons kekeringan berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.