25.6 C
Jakarta

Rekomendasi DPR Terkait Penggunaan Dana PBI untuk Peserta Mandiri, Melanggar Hukum

Must read

TMMD Tahap III Tahun 2020 Kab Sleman Resmi Ditutup

SLEMAN, MENARA62.COM - Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2020 di Kalurahan Sendangsari, Kepanewon Minggir, berakhir dan ditutup dengan penyerahan...

SD Muhammadiyah 1 Kenalkan Peduli Lingkungan Lewat 3 Cipta Mars

  SOLO,MENARA62.COM – Lewat 3 cipta mars, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta kenalkan gerakan peduli mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan...

Kemendikbud Tunjuk SD Muhammadiyah PK Kottabarat Pendampingan Kurasi Kurikulum

  SOLO,MENARA62.COM-SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Solo ditunjuk mewakili SD di Kota Surakarta dalam kegiatan Pendampingan Kurasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahap I Putaran 5....

Lazismu PDM Sleman Terima Tim Audit KAP dan Lazismu DIY

Tim auditor KAP,  AR Utomo dan Lazismu PWM DIY mengunjungi Kantor Lazismu PDM Sleman dan KLL Minggir pada hari Rabu 21-10-2020. Kunjungan dilakukan dalam...

JAKARTA, MENARA62.COM – Rekomendasi Komisi IX DPR terkait subsidi peserta mandiri kelas III Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menggunakan surplus atau kelebihan dana dari iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2020 berpotensi melanggar hukum sesuai perundang-undangan. Hal itu dikatakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas (Unand) Padang Feri Amsari di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Dikutip dari Antara, ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang berlaku dan bisa menimbulkan pelanggaran hukum bila tetap dilaksanakan.

“BPJS Kesehatan bisa melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh BPJS, malah dilakukan oleh BPJS,” kata Feri.

Sebelumnya pada rapat dengar pendapat antara kementerian-lembaga terkait penyelenggaraan JKN dengan Komisi IX DPR pada 12 Desember  2019 menghasilkan beberapa simpulan rekomendasi.

Salah satu rekomendasinya adalah memanfaatkan adanya potensi surplus keuangan BPJS Kesehatan akibat dampak kenaikan iuran pada 2020 sebagai subsidi untuk membayar selisih iuran peserta mandiri kelas III.

Rekomendasi tersebut bertujuan untuk mengalihkan potensi dana yang surplus dari iuran peserta PBI yang dibayarkan pemerintah melalui APBN sebesar Rp42 ribu per orang, digunakan untuk menyubsidi iuran peserta mandiri kelas III  sehingga peserta mandiri yaitu segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja kelas III tidak mengalami kenaikan iuran menjadi Rp42 ribu melainkan tetap Rp25 ribu per bulan lantaran telah disubsidi.

Namun berdasarkan sejumlah regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan JKN, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang mengalihkan potensi surplus sebagai subsidi untuk membayar selisih iuran peserta mandiri kelas III.

Ketentuan itu, baik itu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tidak mengatur mengenai adanya pengalihan dana surplus yang dimiliki BPJS Kesehatan untuk menutupi sebagian iuran peserta.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyatakan berdasarkan regulasi yang ada bahwa direksi BPJS Kesehatan tidak memiliki fungsi dan wewenang untuk membuat ketentuan mengenai hal tersebut karena tidak diatur dalam undang-undang.

Namun apabila direksi memaksa membuat aturan tersebut demi menjalankan rekomendasi Komisi IX DPR, direksi BPJS Kesehatan dinilai telah menyalahgunakan wewenang dikarenakan melakukan hal terkait program JKN yang di luar ketentuan undang-undang.

Hal itu menimbulkan implikasi kepada direksi yaitu sanksi administratif ataupun sanksi pidana dengan hukuman maksimal delapan tahun penjara. Jika nantinya BPJS Kesehatan mengalami kerugian atas tindakan direksi yang menuruti rekomendasi Komisi IX DPR RI, sebanyak delapan orang direksi BPJS Kesehatan harus bertanggung jawab mengembalikan kerugian tersebut kepada negara.

Feri Amsari menambahkan bahwa uang iuran yang didapat oleh BPJS Kesehatan dari peserta JKN merupakan uang yang bersumber dari publik sehingga penggunaan dana surplus dari hasil iuran BPJS Kesehatan diatur dengan sangat ketat melalui undang-undang yang berlaku.

Ia menyebut rekomendasi Komisi IX DPR RI terkait penggunaan dana surplus BPJS Kesehatan dari kenaikan iuran untuk subsidi peserta kelas III tersebut di luar ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Tidak mungkin BPJS Kesehatan menggunakan dana JKN, yang merupakan dana amanat dari peserta tanpa ada peraturan,” demikian Feri Amsari.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

TMMD Tahap III Tahun 2020 Kab Sleman Resmi Ditutup

SLEMAN, MENARA62.COM - Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2020 di Kalurahan Sendangsari, Kepanewon Minggir, berakhir dan ditutup dengan penyerahan...

SD Muhammadiyah 1 Kenalkan Peduli Lingkungan Lewat 3 Cipta Mars

  SOLO,MENARA62.COM – Lewat 3 cipta mars, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta kenalkan gerakan peduli mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan...

Kemendikbud Tunjuk SD Muhammadiyah PK Kottabarat Pendampingan Kurasi Kurikulum

  SOLO,MENARA62.COM-SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Solo ditunjuk mewakili SD di Kota Surakarta dalam kegiatan Pendampingan Kurasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahap I Putaran 5....

Lazismu PDM Sleman Terima Tim Audit KAP dan Lazismu DIY

Tim auditor KAP,  AR Utomo dan Lazismu PWM DIY mengunjungi Kantor Lazismu PDM Sleman dan KLL Minggir pada hari Rabu 21-10-2020. Kunjungan dilakukan dalam...

Nyamuk Menjadi Vektor Utama Penyakit Menular di Indonesia

JAKARTA, MENARA62.COM- Lebih dari 30 tahun Indonesia mengalami masa transisi epidemologi yang ditandai dengan beban ganda dalam pembangunan kesehatan seperti meningkatnya penyakit menular termasuk...