SOLO, MENARA62.COM — Struktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dinilai masih belum ideal dan berpotensi menghambat optimalisasi kontribusi terhadap perekonomian nasional. Hal itu disampaikan Prof. Kussudyarsana dalam jumpa pers pengukuhan calon dua guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Senin (27/4/2026) di RM Dapur Solo, Edutorium UMS.
Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa meskipun UMKM mendominasi hingga 99 persen dari total unit usaha di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta Produk Domestik Bruto (PDB), struktur di dalamnya tidak seimbang.
“Sekitar 97 persen UMKM kita masih berada pada level usaha mikro. Ini yang menjadi persoalan karena usaha mikro sangat rentan terhadap kebangkrutan,” ujarnya.
Menurutnya, kerentanan tersebut dikenal dalam konsep liabilities of smallness dan liabilities of newness, yakni kelemahan yang melekat pada usaha kecil dan baru, terutama akibat keterbatasan modal, tenaga kerja, akses pasar, serta pembiayaan.
Dorong Pergeseran Kelas UMKM
Prof. Kussudyarsana menekankan pentingnya pergeseran kelas usaha dari mikro ke kecil, menengah, hingga besar. Tanpa transformasi ini, produktivitas dan output ekonomi sulit meningkat secara signifikan.
“Kalau tidak ada pergeseran kelas, maka kontribusi ekonomi kita akan terlihat besar secara angka, tetapi sebenarnya tidak optimal,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan terstruktur. Selama ini, kebijakan UMKM dinilai masih sporadis dan belum terintegrasi antar kementerian.
Perlunya KPI dan Target Nasional
Lebih lanjut, ia mengkritisi belum adanya indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) khusus untuk UMKM. Kebijakan ekonomi nasional cenderung hanya berfokus pada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan struktur ideal ekonomi.
“Harus ada target yang jelas, misalnya berapa persen usaha mikro naik menjadi usaha kecil setiap tahun. Ini penting agar kebijakan tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran,” tegasnya.
Peran Ekosistem dan Triple Helix
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada pelaku usaha, tetapi juga pada ekosistem yang mendukung. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perguruan tinggi atau konsep triple helix dinilai krusial.
“Semua pihak harus terlibat. Tidak bisa UMKM berjalan sendiri tanpa dukungan sistem yang kuat,” katanya.
Optimalisasi Data dan Tata Kelola
Dalam hal tata kelola, Prof. Kussudyarsana menyoroti pentingnya pemetaan dan identifikasi UMKM secara detail berbasis data, salah satunya melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).
“NIB bisa menjadi pintu masuk untuk mengetahui mana UMKM yang berkembang dan mana yang stagnan. Dari situ kebijakan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pembentukan lembaga koordinasi di tingkat desa atau komunitas, yang berfungsi mirip dengan sistem posyandu pada era sebelumnya, guna memastikan pembinaan UMKM berjalan berkelanjutan.
Menuju UMKM yang Lebih Sehat
Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan terintegrasi, serta dukungan ekosistem yang kuat, ia optimistis UMKM Indonesia dapat naik kelas dan menjadi lebih produktif.
“Kalau ini dilakukan secara konsisten, UMKM kita tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga kuat dan berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” pungkasnya. (*)
