JAKARTA, MENARA62.COM – Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) menggelar Talkshow bertema “Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memajukan UMKM di Main Atrium Senayan Park Jakarta pada Jumat (21/01/2023). Talkshow yang merupakan bagian dari kegiatan Gerak Kreatif UMKM HIPWI-FKPPI 2023 tersebut menghadirkan 4 narasumber yakni Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Rahmadi, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Selatan Drs Gusti Zanuar Noor Rifai, M. Si, Mantan Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany SH, MH, MKn, dan Direktur Xendit, Mikiko Steven.
Kegiatan talkshow ini dimoderatori oleh Dr. Susetya Herawati ST. M. Si, Ketua Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya KB FKPPI yang juga Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Krisnadwipayana (Unkris).
Dalam pengantarnya, Susetya Herawati menjelaskan, HIPWI sebagai organisasi kemasyarakatan, dengan pengurus dan anggota yang berlatar dari anak-anak TNI -Polri dan Purnawirawan TNI-Polri sangat konsen mendukung program pemerintah dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi. HIPWI menyadari bahwa ketahanan ekonomi bukan saja menjadi tugas pemerintah semata tetapi harus ada peran, partisipasi dan pemberdayaan dari masyarakat atau komunitas untuk bergerak mendukung program-program pembangunan bidang ekonomi.
“Untuk dapat maju bersama dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat, maupun akademisi,” jelas Susetya Herawati yang akrab disapa Hera.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera dengan adanya modal berupa bonus demografi. Namun persoalan lain juga ada di depan mata, salah satunya belum tumbuhnya iklim kemandirian ekonomi.
Persoalan parsial tersebut berkaitan dengan rendahnya pendidikan/pengenalan kewirausaahan sejak dini, kurangnya ekosistem kewirausahaan yang membantu UMKM mengadopsi teknologi dari usaha yang lebih besar (R&D transfer), dan rendahnya tingkat keberlanjutan usaha masyarakat Indonesia meski memiliki tingkat kesempatan untuk berusaha yang tinggi.
“Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI), Indonesia peringkat 74dari 137 negara dengan nilai 26, setara dengan Vietnam,” tambahnya.
Mengutip pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang hadir pada pembukaan kegiatan Gerak Kreatif UMKM HIPWI-FKPPI 2023, Indonesia termasuk negara dengan jumlah pelaku UMKM yang paling tinggi dibanding negara lain di Kawasan Asia dengan jumlah mencapai 65 juta dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Tetapi itu semua tidak mendukung pada nilai kinerja kewirausahaan yang hanya 14 %, dan ekspor atau nilai kontribusi hanya 11% dari APBN.
“Target pemerintah pada 2024, tingkat wirausaha harus mencapai 4 persen. Sekarang baru 3,75 persen dan ini menjadi PR besar mengingat tinggal dua tahun lagi,” jelas Bamsoet.
Sementara itu, Ketua HIPWI FKPPI Toro dalam sambutan pembukaannya mengatakan Gerak Kreatif UMKM HIPWI-FKPPI bertajuk “Kolaborasi Jagoan Lokal” ini merupakan gerakan pertama dan direncanakan akan menjadi agenda tahunan HIPWI FKPPI. Tercatat ada sekitar 70 UMKM yang berpartisipasi selama 3 hari kegiatan berlangsung, dengan jumlah pengunjung ditargetkan mencapai 3 ribu orang setiap harinya.
Toro berharap, ke depan jumlah UMKM yang ambil bagian dalam kegiatan tersebut meningkat dengan sebaran daerah dari 34 propinsi. “Ini adalah upaya kami sebagai putra-putri TNI-POLRI untuk ikut bergerak membangun ekonomi nasional melalui jaringan yang ada,” tegas Toro.
Kegiatan Gerak Kreatif UMKM HIPWI FKPPI 2023 tersebut berlangsung selama tiga hari yakni 20-22 Januari 2023.
Perlunya Kolaborasi
Dari diskusi yang diikuti sekitar 100 peserta secara offline dan disiarkan live streaming tersebut diperoleh kesimpulan bahwa untuk membangkitkan pelaku usaha UMKM, dibutuhkan konsistensi kebijakan dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Selain itu penting pula peran lingkungan dalam menumbuhkan mindset kewirausaahaan, program- program yang menumbuhkan iklim kewirausahaan, adanya kemudahan pembiayaan bagi UMKM, kesiapan infrastruktur komersial dan profesional, dinamika pasar yang lebih terbuka, dukungan infrastruktur fisik dan layanan, serta kemampuan dalam menerima perubahan peradaban melalui dinamisasi norma sosial budaya.
Mantan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany misalnya, memberikan pandangan perlunya dilakukan reformasi birokrasi dan inovasi untuk menumbuhkan iklim kewirausahaan di tengah masyarakat. Ia menekannya bahwa bantuan modal saja tidaklah cukup untuk mendorong UMKM lebih maju. Pemerintah harus bersinergi dengan pihak lain termasuk sektor swasta dan masyarakat.
Hal-hal pokok yang perlu digarisbawahi dalam kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah antara lain perlunya upaya bersama untuk mendorong UMKM naik kelas. Pemerintah dalam hal ini telah menyediakan berbagai fasilitas, dan program untuk memudahkan pengusaha menjalankan roda bisnisnya. Di sisi lain, para pelaku UMKM juga menghadapi persoalan yang cukup rumit seperti sertfikasi produk, perizinan usaha, merk dagang, kemasan atau packing produk dan lainnya. Para pelaku UMKM membutuhkan pendampingan dari pemerintah baik dalam bentuk pendanaan, perizinan, pemasaran maupun upaya meningkatkan kualitas produk.
